Indonesia kembali memperluas kerja sama bebas visa dengan tiga negara, yaitu Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, serta Republik Dominika. Perjanjian tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri RI Sugiono di New York pada 23 September 2026, bertepatan dengan rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Namun, fasilitas bebas visa Indonesia yang dimaksud dalam perjanjian ini secara khusus berlaku bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas.
Kerja sama tersebut dikenal sebagai Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD). Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dan ketiga negara tersebut memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi masyarakat yang sedang mencari informasi mengenai negara bebas visa untuk WNI, penting untuk memahami bahwa kesepakatan terbaru ini belum berarti seluruh pemegang paspor biasa Indonesia dapat berkunjung ke Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, atau Republik Dominika tanpa visa.
Pemerintah Indonesia berharap perjanjian bebas visa tersebut dapat menjadi langkah awal menuju pemberian fasilitas bebas visa bagi masyarakat Indonesia secara umum yang ingin mengunjungi ketiga negara tersebut pada masa mendatang. Selain aspek mobilitas, perjanjian ini juga diarahkan untuk memperkuat hubungan bilateral, perdagangan, investasi, serta kerja sama pembangunan. Dengan Republik Dominika, misalnya, kedua negara mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui forum Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum.
Bagi WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, atau Republik Dominika, ketentuan visa untuk pemegang paspor biasa tetap perlu diperiksa berdasarkan aturan imigrasi terbaru sebelum keberangkatan. Informasi mengenai syarat visa, jenis visa, dokumen perjalanan, dan ketentuan masuk negara tujuan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, pastikan menggunakan informasi dari sumber resmi sebelum mengajukan visa atau membeli tiket perjalanan. Sumber: SINDOnews dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
